Menteri Amran Sulaiman Bongkar Jaringan Pengoplosan Beras SPHP, Temuan Awal Capai 600 Ton
Beritaloka.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak ke sebuah kediaman di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (28/10/2026). Lokasi tersebut diduga dijadikan tempat pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dicampur dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.
Inspeksi mendadak ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah warga yang diduga beroperasi sebagai pabrik pengoplosan beras tersembunyi. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan stok beras SPHP dalam jumlah yang sangat besar.
Laporan awal yang diterima Menteri Amran menunjukkan temuan beras yang diamankan di lokasi mencapai 600 ton. Namun, ia memperkirakan jumlah beras yang telah berhasil dioplos dan disalurkan ke pasar dalam jaringan ini bisa mencapai ribuan ton.
“Ini laporannya tadi saya terima 600 ton. Tapi ini yang sekarang teramankan. Berarti yang sudah mengalir ke pasar bisa mencapai ribuan ton ini,” ujar Amran ditemui di lokasi kejadian, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan pemeriksaan awal, beras SPHP yang dioplos tersebut diduga berasal dari gudang Perum Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beras bersubsidi yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini diduga dialihkan, dicampur dengan jenis beras lain, lalu dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan keuntungan yang berlipat ganda.
“Beras tersebut diduga berasal dari gudang yang di Kelapa Gading. Ini untuk sementara hasil penyelidikan awal. Tidak menutup kemungkinan ada praktik serupa yang terjadi di tempat lain,” tegas Amran.
Meski jejak sementara mengarah ke gudang Bulog Kelapa Gading, Amran menegaskan keterlibatan pihak lain, termasuk pegawai Bulog, masih harus didalami lebih lanjut oleh kepolisian. Pemerintah tidak ingin ada tuduhan yang tidak berdasarkan bukti yang sah.
Menteri Amran telah meminta kepolisian untuk mengusut kasus ini secara tuntas hingga ke jaringan yang lebih luas, termasuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dari hulu ke hilir.
“Kepada kepolisian, usut sampai tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat, harus ditindak tegas. Termasuk apabila ditemukan keterlibatan pegawai instansi pemerintah, tidak ada yang boleh dikecualikan,” tandasnya.
Hingga saat ini, kepolisian telah mengamankan sejumlah pelaku yang diduga mengelola tempat pengoplosan tersebut. Namun Amran menekankan penyelidikan harus terus digencarkan untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk jalur distribusi beras hasil oplosan yang telah dipasarkan ke berbagai daerah.
“Sudah ada yang ditangkap. Tetapi kita harus memastikan ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai beras yang seharusnya untuk rakyat kecil justru dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasaran, khususnya agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Ketika beras ini dialihkan dan dioplos, kerugian terjadi di dua sisi: subsidi negara tidak tepat sasaran, dan masyarakat akhirnya membeli beras berkualitas subsidi dengan harga beras premium.
Bapanas berkomitmen memperketat pengawasan distribusi beras SPHP di seluruh Indonesia dan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik serupa di daerah masing-masing. (Bam_bang)
