Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Dugaan Korupsi KBS

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja NR, S.H., M.H (foto/Beritaloka)

Beritaloka.com – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur secara resmi menetapkan empat orang tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Penetapan dilakukan pada Kamis malam, 19 November 2026, dan keempat tersangka langsung ditempatkan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026.

Keempat tersangka tersebut adalah MN selaku Direktur Keuangan & SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional & Umum PDTS KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, dan MM selaku advokat.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja NR, S.H., M.H., menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada Februari 2025, ketika Direksi PDTS KBS dan beberapa karyawan dipanggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pada pengelolaan sewa tenant di lingkungan KBS.

Menurut keterangan penyidik, setelah menerima panggilan pemeriksaan, NW dan MN kemudian menghubungi EES dan menanyakan apakah ada pengacara yang dapat membantu menyelesaikan masalah hukum PDTS KBS di Kejari Tanjung Perak. EES selanjutnya memperkenalkan kedua direksi tersebut kepada MM, seorang advokat.

Kepada MM, EES beserta dkk meminta agar perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dapat ditutup. Sebagai imbalan atas pendampingan tersebut, MM awalnya meminta bayaran jasa hukum sebesar Rp100 juta. Namun, direksi PDTS KBS kemudian menyiapkan dana sebesar Rp500 juta untuk biaya penutupan perkara tersebut. Dana itu dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan NW dan MN, dengan perintah kepada Sutini, Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, untuk mencairkannya. Uang tersebut diserahkan EES kepada MM, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pada April 2025, Direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS kembali diperiksa, kali ini oleh Kejati Jatim, terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013 hingga 2024. Dalam proses pemeriksaan tersebut, MM kembali meminta biaya jasa hukum sebesar Rp100 juta ditambah dana lain sebesar Rp995 juta, yang disetujui oleh NW dan MN. Seiring berjalannya waktu, permintaan dana dari MM terus meningkat hingga total uang yang dikeluarkan dari kas perusahaan mencapai Rp2,41 miliar.

Faktanya, uang sebesar Rp2,41 miliar tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim, dan pemeriksaan terhadap perkara PDTS KBS tetap berlanjut seperti biasa.

Untuk menutupi pengeluaran uang yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, NW, MN, dan EES bersama MM diketahui bersekongkol membuat perjanjian kerja sama jasa hukum yang fiktif. Dokumen tersebut dibuat seolah-olah berisi layanan peninjauan SOP KBS dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) KBS, lengkap dengan penerbitan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai Rp2,41 miliar. Tujuannya agar pengeluaran uang kas PDTS KBS dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan untuk kegiatan yang sah.

Selain dugaan pembayaran fiktif kepada pihak advokat, Kejati Jatim juga menemukan adanya pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional perusahaan, BBM, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan honorarium. Pada tahun 2025, nilai pengeluaran yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban mencapai Rp707.775.022, sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp152.784.430.

Secara keseluruhan, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk periode 2025 hingga 2026 tercatat sebesar Rp3.270.559.452. Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026.

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara subsidair, mereka juga dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c dari undang-undang yang sama.

Penetapan empat tersangka baru ini merupakan babak kedua dari pengembangan kasus dugaan korupsi di PDTS KBS. Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, Kejati Jatim telah menetapkan dan menahan CA selaku mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024 sebagai tersangka korupsi dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp10,2 miliar . Berkas perkara terhadap CA telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya pada 16 November 2026 untuk proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya .

Kejati Jatim menegaskan bahwa penyidikan terhadap keempat tersangka baru ini akan terus berjalan, termasuk penelusuran aliran dana dan kemungkinan pihak lain yang turut terlibat dalam perkara ini. Masyarakat dimohon menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang. (Ms_anwari)