Kapolda Jatim : “Pengusaha Sound Horeg Tutup Operasi Jika, Ditemukan Narkoba dan Miras di Lokasi Karnaval”

Sound horeg harus dihentikan bila ada miras dan narkoba, dampaknya sering terjadi keributan diantara penonton
(foto/Beritaloka)

Beritaloka.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh pengusaha sound system karnaval se-Jawa Timur untuk ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan kegiatan hiburan masyarakat. Secara khusus, pihaknya meminta para pengusaha berani menghentikan operasional alat suara yang disewakan jika di lokasi ditemukan penggunaan narkoba, minuman keras, maupun pelanggaran aturan lainnya.

Seruan itu disampaikan Dekananto saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, pada Kamis (19/11/2026). Pertemuan ini digelar sebagai wadah dialog langsung antara kepolisian, pelaku usaha, pemuka agama, dan instansi terkait untuk menyerap aspirasi sekaligus menyusun kesepakatan bersama agar kegiatan karnaval berjalan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Saya ingin berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman para pemilik sound system atau sound carnival. Kita tidak ingin dalam pelaksanaannya sampai terjadi korban jiwa maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat,” ujar Dekananto.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menegaskan sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Antara lain terkait aspek keselamatan penyelenggaraan, larangan keras terhadap peredaran dan penggunaan narkoba serta minuman keras di lokasi kegiatan, pembatasan penampilan penari, pencegahan perusakan fasilitas umum, hingga kepatuhan terhadap batas waktu penyelenggaraan kegiatan.

Selain itu, Dekananto juga mengingatkan agar rute maupun lokasi kegiatan karnaval tidak melintas atau berdekatan dengan lingkungan pondok pesantren maupun tempat ibadah. Menurutnya, Jawa Timur merupakan provinsi yang religius dengan ribuan pondok pesantren tersebar di berbagai daerah, sehingga nilai-nilai agama dan kearifan lokal wajib dihormati oleh semua pihak.

“Jawa Timur ini provinsi yang religius. Banyak pondok pesantren, sehingga nilai-nilai agama yang ada di Jawa Timur harus kita patuhi dan hormati bersama,” tegasnya.

Poin penting lain yang disampaikan Kapolda adalah peran aktif pengusaha sound system dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan. Jika di lokasi penyelenggaraan ditemukan pelanggaran seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, para pengusaha diharapkan berani mengambil langkah tegas dengan mematikan dan menghentikan penggunaan sound system tersebut. Langkah ini diharapkan dapat dimasukkan ke dalam butir-butir perjanjian kerja sama antara pengusaha sound system dengan pihak penyelenggara atau penyewa.

“Apabila ditemukan pelanggaran, seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, pengusaha sound system diharapkan berani menghentikan operasionalnya,” kata Dekananto.

Hasil kesepakatan yang dirumuskan dalam FGD ini selanjutnya akan disinkronkan dengan Surat Edaran Polda Jatim yang telah diterbitkan pada tahun 2025, sehingga memiliki landasan yang jelas dan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah Jawa Timur. Terkait kemungkinan pengaturan yang lebih rinci, Kapolda membuka ruang bagi pemerintah kabupaten maupun kota untuk menyempurnakannya melalui peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal di wilayahnya.

FGD ini juga dihadiri oleh Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur. Polda Jatim berharap, melalui kesepakatan bersama ini dapat terbangun komitmen lintas sektor antara pengusaha sound system, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat luas, sehingga kegiatan karnaval tidak lagi menimbulkan keresahan, melainkan menjadi sarana hiburan yang aman, tertib, dan tetap menghormati norma serta budaya masyarakat Jawa Timur. (Om_mbes)