Kajati Jatim Dorong Sinergitas dengan Kanwil Kemenhaj Jatim, Perkuat Tata Kelola Haji dan Pengawasan Umrah
Beritaloka.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menekankan pentingnya penguatan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi antara Kajati Jawa Timur dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Mahmudi, S.Ag., M.A., yang berlangsung di ruang kerja Kajati Jatim pada Kamis, (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendorong kedua lembaga untuk segera membangun kerja sama strategis melalui penyusunan dan penandatanganan dua nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kerja sama ini dirancang untuk menjembatani fungsi pengawasan administratif yang dimiliki Kementerian Haji dan Umrah dengan fungsi penegakan hukum yang diemban oleh Kejaksaan, guna menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan jemaah.
Dua ruang lingkup utama yang menjadi fokus kerja sama tersebut mencakup pendampingan tata kelola pelaksanaan ibadah haji di wilayah Jawa Timur, serta pengawasan terhadap penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Khusus untuk pengawasan travel umrah, nota kesepahaman tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih teknis, guna mengatur secara rinci prosedur, mekanisme koordinasi, serta pembagian tugas di lapangan.
Pada aspek penyelenggaraan ibadah haji, pendampingan yang diarahkan difokuskan untuk memperkuat kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memitigasi berbagai risiko yang berpotensi muncul selama proses perencanaan hingga pelaksanaan program haji. Langkah ini dinilai sangat penting agar seluruh rangkaian tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah dinilai memiliki urgensi tersendiri di tengah maraknya berbagai modus pelanggaran dan penyalahgunaan kepercayaan masyarakat. Potensi penipuan, penyalahgunaan dana jemaah, hingga keberangkatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih menjadi tantangan utama di sektor ini.
Melalui kerja sama antara Kanwil Kemenhaj Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, diharapkan dapat diperkuat upaya pencegahan sekaligus dibangun mekanisme respons yang cepat dan terkoordinasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pembagian peran pun ditegaskan dengan jelas: pengawasan administratif tetap dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah sesuai kewenangan yang dimilikinya, sedangkan Kejaksaan akan berperan melalui pelaksanaan fungsi dan kewenangan hukum yang diembannya.
Bagi Kanwil Kemenhaj Jawa Timur, rencana kerja sama ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap jemaah melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Dengan adanya dukungan dari Kejaksaan, pengawasan yang selama ini dilakukan secara administratif dapat dilengkapi dengan pengawasan dari sisi hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin meningkat.
Pertemuan ini disepakati sebagai langkah awal yang sangat positif dalam membangun kerja sama yang konkret, terukur, dan saling menguatkan antara kedua lembaga. Sinergitas yang terbangun diharapkan tidak hanya berhenti pada komitmen bersama, tetapi segera diwujudkan dalam perjanjian kerja sama teknis yang operasional, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya para jemaah haji dan umrah di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dengan semangat kolaborasi ini, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Jawa Timur diproyeksikan akan semakin baik, terpercaya, dan mampu memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi setiap jemaah yang berniat menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
(Fr. Rohman)
