Irjen Pol Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat, Ajukan Banding Usai Terbukti Langgar Kode Etik Profesi Polri

Beritaloka.com – Kepolisian Republik Indonesia resmi menjatuhkan sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Ahrie Sonta, yang selanjutnya disebut inisial AS, setelah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri. Putusan dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (10/11/2026).

Sidang berjalan selama lebih dari 11 jam, dimulai pukul 09.00 WIB dan baru berakhir pukul 20.10 WIB malam itu juga. Persidangan dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Komisi, dengan didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K., M.Si., serta tiga anggota komisi lainnya.

Dalam putusan yang dibacakan, KKEP menyatakan AS terbukti melakukan perbuatan tercela berupa penyalahgunaan kewenangan. Pelanggaran yang dimaksud adalah penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., menyampaikan bahwa putusan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara objektif, transparan, serta akuntabel tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

Terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi PTDH tersebut, AS telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Permohonan banding selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

Johnny menegaskan, putusan ini menunjukkan keseriusan institusi dalam melakukan pembenahan internal serta memastikan setiap personel bertanggung jawab atas perbuatannya. “Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran sedang berjalan dan akan terus dilanjutkan. Polri telah menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan, dan pelaksanaannya akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan terhadap jalannya sidang juga dilakukan oleh Komisi Pengawas Polri (Kompolnas). Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang hadir memantau proses persidangan, menyatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta terpenuhinya hak setiap pihak yang terlibat.

“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.

Sementara itu, proses hukum pidana terkait kasus ini masih terus berjalan. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyadapan tanpa hak atau illegal tapping, akses tanpa izin atau illegal access, serta dugaan penghapusan atau perusakan data elektronik. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan Polri telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menjamin keamanan dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyidikan ini.

Johnny Eddizon Isir kembali menegaskan bahwa Polri berkomitmen menjalankan pembenahan internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ia juga mengajak masyarakat serta seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan kode etik di tubuh institusi kepolisian sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan integritas dan kepercayaan publik.

“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya. (Bam_bang)