Anggaran Kehutanan Jawa Timur Melonjak 88,95 Persen di 2026, Realisasi Masih Tertinggal

(foto/Beritaloka)
Beritaloka.com – Alokasi anggaran Kementerian Kehutanan di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026 mencapai Rp91,57 miliar, naik signifikan sebesar 88,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini merupakan alokasi tertinggi dalam enam tahun terakhir, namun hingga pertengahan November tingkat penyerapannya baru mencapai 34,47 persen atau Rp31,56 miliar dari total pagu yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan data tersebut dalam keterangan pers di Surabaya, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan berbagai kawasan konservasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi total luas 10.835 hektare di berbagai wilayah sejak Januari hingga Oktober 2026.
“Alokasi anggaran Kementerian Kehutanan di Jawa Timur mencapai Rp91,57 miliar, tumbuh 88,95 persen secara tahunan dan merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir,” ungkap Saiful.
Peningkatan anggaran tersebar di berbagai unit pelaksana teknis. Kenaikan tertinggi tercatat di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang naik 299 persen secara tahunan dengan pagu sebesar Rp12,92 miliar. Disusul Balai Taman Nasional Baluran senilai Rp9,37 miliar atau naik 214 persen, dan Balai Taman Nasional Meru Betiri sebesar Rp8,25 miliar atau meningkat 175 persen.
Secara rinci, alokasi terbesar penggunaan biaya disalurkan untuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Sampean senilai Rp18,47 miliar. Pos berikutnya adalah Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar Rp16,34 miliar. Selanjutnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Rp12,92 miliar, Balai Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan (BPHL) Wilayah VII Surabaya Rp11,44 miliar, serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur senilai Rp9,21 miliar, dan sejumlah taman nasional lainnya.
Meski alokasi anggaran meningkat sangat signifikan, realisasi yang baru dibukukan per pertengahan November 2026 baru mencapai Rp31,56 miliar, atau sekitar 34,47 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
Saiful menyebutkan bahwa meningkatnya alokasi anggaran pada tahun ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi di Jawa Timur yang mencakup berbagai taman nasional, cagar alam, serta kawasan hutan lindung. Namun, tingkat penyerapan yang masih rendah menjadi catatan penting agar unit terkait dapat mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kami berharap adanya percepatan penyerapan anggaran pada sisa waktu yang tersisa agar program-program pengelolaan hutan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Anggaran tersebut disalurkan melalui Kanwil DJPb Jawa Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Kementerian Kehutanan, baik untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pemulihan ekosistem, penegakan hukum di bidang kehutanan, maupun pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya di wilayah Jawa Timur. (Om_mbes)







