‘The Power Of Netizen’ : Dua Putra Menhaj Akhirnya Mundur Dari Jabatan Staf Ahli
Beritaloka.com – Gelombang sorotan publik yang membahana dalam beberapa hari terakhir akhirnya berujung pada keputusan besar. Dua putra Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, yaitu Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, secara resmi mengundurkan diri dari posisi Tenaga Ahli di lingkungan kementerian .
Keputusan mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, (26/10/2026) .
“Hari ini kami, saya dan Pak Menteri, sudah terima pengunduran diri dua orang tenaga ahli yang Anda sebut-sebut. Jadi secara resmi hari ini, beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri.”
Kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah
Sejak nama keduanya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026, publik langsung bereaksi. Banyak warganet yang mempertanyakan kepatutan pengangkatan anak kandung seorang pejabat tinggi di lembaga yang dipimpin ayahnya sendiri. Tuduhan nepotisme langsung mewarnai ruang publik.
Tekanan semakin memuncak ketika akademisi seperti Ali Syarief bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan mencopot Gus Irfan jika persoalan ini tidak segera ditangani.
Menghadapi badai kritik, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf memberikan penjelasan pada Jumat, 23 Oktober 2026 di Yogyakarta.
Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya keterlibatan kedua putranya berawal jauh sebelum Kementerian Haji dan Umrah terbentuk. Saat masih berbentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dibentuk akhir Oktober 2024, lembaga ini belum memiliki kantor, struktur organisasi, maupun staf.
“Anak-anak saya bersama para santri membantu selama tiga hingga empat bulan tanpa menerima gaji sama sekali. Saat itu lembaga baru saja dirintis, belum ada siapa-siapa.”ungkap Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah
Setelah BP Haji bertransformasi menjadi kementerian, beberapa orang yang telah membantu sejak awal kemudian diangkat menjadi tenaga ahli termasuk Barbarossa dan Gibran. Di sinilah benang merah mulai dipertanyakan masyarakat.
Dahnil menegaskan, keputusan mengundurkan diri diambil secara sukarela oleh kedua pemuda tersebut, sebagai langkah meredakan kegaduhan dan menjaga kredibilitas lembaga yang baru saja dibentuk .
“Karena ada keributan, ada pro-kontra, maka beliau berdua memutuskan untuk mengundurkan diri. Itu juga untuk menjawab komitmen kami: memastikan integritas kementerian harus terjaga.”tegas
Dahnil Anzar Simanjuntak
Lebih jauh, Dahnil menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen menjadi lembaga yang bersih dari praktik nepotisme, korupsi, maupun perilaku yang tidak beretika. Posisi yang kini kosong akan diisi orang lain, dan proses pengisiannya menjadi kewenangan Menteri Haji dan Umrah .
SUARA MASYARAKAT: PRO-KONTRA TETAP ADA
Keputusan mundur ini disambut beragam oleh masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai langkah bijak:
“Setidaknya mereka pilih mengalah demi ketenangan lembaga. Lebih baik mundur daripada terus jadi sorotan yang mengganggu kinerja kementerian.”
kata Sari, warga Jakarta, pengamat kebijakan publik
Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa pengangkatan itu terjadi sejak awal:
“Mengapa harus menunggu panas baru mundur? Sebaiknya sejak awal sadar bahwa ini rawan konflik kepentingan. Yang terpenting sekarang: proses ke depannya harus benar-benar transparan.”
kata Bambang, aktivis pengawas anggaran negara
Pengunduran diri ini bukan pengakuan bahwa tuduhan nepotisme terbukti. Belum ada temuan resmi yang menyatakan pelanggaran hukum telah terjadi. Namun, polemik ini menjadi pengingat penting: di mata publik, kepatutan sering kali sama pentingnya dengan kebenaran prosedural .
Kementerian Haji dan Umrah kini tengah menyiapkan proses pengisian posisi tenaga ahli yang kosong. Dahnil menegaskan bahwa proses tersebut akan berjalan sesuai kebutuhan lembaga dan kualifikasi kompetensi, dengan tetap menjadi wewenang Menteri Haji dan Umrah .
Publik tentu akan menanti: apakah pengganti yang nanti ditunjuk akan melalui proses yang lebih terbuka? Atau pola yang sama akan terulang lagi? Semua mata kini tertuju pada Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tempat Kementerian Haji dan Umrah berkantor untuk melihat apakah janji integritas itu benar-benar terwujud dalam tindakan . (Bam_bang)
