Polemik Sound Horeg, Berujung Hina ‘Kiai Goblok’
Beritaloka.com – Pernyataan yang menyebut “kiai goblok” terhadap KH Ma’ruf Khozin dalam program Catatan Demokrasi di TV One memantik reaksi keras dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur.
Ansor Jatim menilai penyebutan tersebut telah melewati batas kepatutan dalam menyampaikan perbedaan pendapat di ruang publik.
Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur, Ahmad Zainuddin, menegaskan kritik terhadap ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun persoalan sound horeg merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk merendahkan atau menghina ulama.
“Tidak boleh menggunakan perbedaan sikap sebagai alasan untuk merendahkan dan menghina pihak lain. Ansor Jatim setia dan patuh kepada ulama. Ketika ulama atau kiai Nahdlatul Ulama dinistakan dan direndahkan di depan publik, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Zainuddin.
Kritik Silakan, Jangan Hina Kiai
Zainuddin mengatakan Ansor Jatim tidak alergi terhadap kritik maupun perbedaan pandangan.
Menurutnya, ruang demokrasi justru harus memberikan tempat bagi perbedaan pendapat. Namun, kritik harus tetap disampaikan dengan menjunjung etika dan adab.
“Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik. Tetapi jangan menghina kiai. Ulama memiliki kedudukan penting dalam menjaga moral masyarakat. Karena itu, penghinaan terhadap ulama di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” ujarnya.
Bagi Ansor Jatim, menjaga kehormatan ulama bukan sekadar persoalan organisasi, tetapi bagian dari menjaga adab dalam kehidupan sosial.
Dari Penghinaan Ulama ke Polemik Sound Horeg
Di tengah polemik tersebut, Ansor Jatim juga kembali menyoroti persoalan sound horeg yang selama ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Zainuddin menyebut pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat, termasuk dari kalangan alim ulama, mengenai dampak kegiatan sound horeg terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama para alim ulama, tentang berbagai mudarat yang ditimbulkan sound horeg dalam kehidupan sosial kemasyarakatan,” katanya. Karena itu, Ansor Jatim mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap kegiatan sound horeg yang terbukti melanggar aturan.
Menurut Zainuddin, persoalannya bukan sekadar soal musik atau hiburan, melainkan bagaimana aktivitas tersebut berlangsung tanpa mengorbankan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Ansor Soroti Kebisingan hingga Dugaan Pelanggaran Norma Ansor Jatim juga menyoroti laporan masyarakat mengenai sejumlah kegiatan yang disebut kerap disertai praktik yang bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan, termasuk erotisme dan konsumsi minuman keras. Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Penertiban bukan berarti mematikan kreativitas masyarakat, tetapi memastikan kebebasan tidak mengorbankan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan,” tegas Zainuddin. Ia juga menyatakan PW GP Ansor Jawa Timur siap mendukung aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat.
“Kami siap membantu aparat apabila masih gamang atau ragu mengambil tindakan terhadap pelaku sound horeg yang melanggar aturan. Ketertiban masyarakat harus menjadi kepentingan bersama,” ujarnya.
Bagi Ansor, demokrasi tidak berarti semua orang bebas mengatakan apa saja tanpa batas. Perbedaan pandangan adalah hal biasa. Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penghinaan terhadap ulama maupun tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Zainuddin kembali menegaskan pesan Ansor Jatim: “Berbeda pandangan boleh. Kritik silakan. Tetapi menghina ulama jangan. Jaga adab, hormati ulama, dan tegakkan aturan” pungkasnya. (om_mbes)
