Pemprov Jatim Tolak Usulan Hibah Rp25 Miliar Yayasan Sabilu Taubah, APBD Kabupaten Blitar Pangkas Usulan Menjadi Rp2,3 Miliar
Beritaloka.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menolak permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, yang dipimpin oleh Muhammad Iqdam Kholid atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Iqdam, untuk tahun anggaran 2027. Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, terkait keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Dalam keterangannya, Adhy Karyono membenarkan bahwa pihaknya menerima proposal pengajuan bantuan tersebut. Namun, setelah melalui kajian dan evaluasi mendalam, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan tidak dapat menyetujui permohonan tersebut. Keputusan ini diambil bukan karena tidak menghargai program yang direncanakan, melainkan karena harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi kas daerah yang terbatas serta menerapkan prinsip prioritas dan dampak yang paling luas bagi masyarakat.
Dana hibah sebesar Rp25 miliar itu sebelumnya direncanakan akan digunakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan pusat edukasi manasik haji terpadu yang berlokasi di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Meskipun program ini dinilai memiliki nilai strategis bagi pengembangan pariwisata dan pendidikan keagamaan, kemampuan fiskal provinsi saat ini belum memungkinkan untuk mendanai usulan tersebut secara penuh.
“Proposal dari Yayasan Sabilu Taubah tidak akan dibiayai melalui alokasi hibah provinsi pada tahun anggaran 2027. Pemerintah harus bijaksana menyesuaikan setiap bantuan dengan kemampuan anggaran yang semakin berkurang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan tepat sasaran oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” ungkap Adhy Karyono Kamis, (12/11/2026)
Sementara di tingkat kabupaten, Yayasan Sabilu Taubah juga mengajukan permohonan dana hibah senilai Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengonfirmasi adanya usulan tersebut dalam proses pembahasan rancangan anggaran daerah.
Namun, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar melakukan penyesuaian terhadap usulan tersebut. Setelah melalui pembahasan yang intensif, nilai usulan hibah dipangkas menjadi Rp2,3 miliar. Pemangkasan ini dilakukan dengan pertimbangan utama untuk menjaga asas keadilan dan pemerataan, agar dukungan anggaran yang disalurkan pemerintah daerah tidak hanya terpusat pada satu lembaga saja, tetapi juga dapat diakses oleh pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya di wilayah Kabupaten Blitar.
Keputusan ini pun menjadi catatan penting dalam tata kelola pengelolaan dana hibah daerah di Jawa Timur, terutama terkait mekanisme seleksi penerima, penetapan prioritas anggaran, serta prinsip pemerataan bantuan bagi masyarakat. Kedua keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus memperketat disiplin anggaran dan menempatkan prinsip keadilan serta prioritas publik sebagai dasar utama dalam setiap alokasi dana daerah di tengah tekanan kondisi fiskal yang berhati-hati. (Om_mbes)
