Kejaksaan Tinggi Jatim Gelar Rakor Persiapan Haji 1448 H, Sorot Aspek Hukum dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan

Beritaloka.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Layanan Haji Reguler Tahun 1448 H/2027 M pada Rabu (18/11/2026) di Hotel Fave Sidoarjo. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Jawa Timur serta para pemangku kepentingan terkait, guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kristianti Yuni Purwawanti, S.H., M.H., yang hadir sebagai narasumber utama dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergitas antar-institusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji.
“Forum yang dihadiri seluruh Kepala Kantor Kemenhaji kabupaten/kota se-Jawa Timur ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan dalam menghadirkan layanan ibadah haji yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” ujar Kristianti.
Jawa Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jemaah haji terbesar di Indonesia. Pada musim haji 1448 H/2027 M, kuota jemaah haji reguler dari Jawa Timur mencapai lebih dari 42 ribu jiwa, menjadikan daerah ini penyumbang jemaah terbesar secara nasional. Mengingat besarnya amanah tersebut, Asdatun menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh di setiap tahapan penyelenggaraan.
Dalam arahannya, Kristianti menegaskan pengawasan harus dijalankan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, pihaknya juga memetakan berbagai potensi risiko hukum yang berpotensi muncul dalam setiap tahapan kebijakan penyelenggaraan haji, mulai dari penyaluran kuota jemaah, pengelolaan keuangan, pemilihan mitra kerja dan vendor, hingga standar pelayanan di lapangan.
“Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan tanpa celah, kami memetakan tiga potensi risiko hukum yang wajib diantisipasi sejak awal pengambilan kebijakan, meliputi aspek hukum administrasi, perdata, hingga pidana. Pemahaman menyeluruh atas risiko ini menjadi benteng utama menjaga kebersihan penyelenggaraan haji, mulai dari kewenangan di berbagai sektor krusial, distribusi kuota, kemitraan, pengelolaan keuangan, hingga standar pelayanan jemaah di lapangan,” jelasnya.
Tidak berhenti pada identifikasi masalah, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga mendorong seluruh jajaran penyelenggara untuk menyusun langkah mitigasi risiko yang terukur dan terintegrasi. Langkah pencegahan ini mencakup penguatan pengawasan internal, partisipasi aktif masyarakat, serta optimalisasi sinergi dengan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Langkah pencegahan mencakup pengawasan internal, keterlibatan masyarakat, dan sinergi yang erat dengan jajaran Kejaksaan Negeri. Semua ini dilakukan agar penyelenggaraan haji tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga bersih dari segala bentuk penyimpangan, sehingga amanah besar yang diemban dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” tambah Kristianti.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam meminimalkan risiko hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Jawa Timur pada tahun mendatang. (Fr.Rohman)







