Eks Kapolsek Dompu Dipecat, Terbukti Setubuhi Tahanan Hingga Hamil
Beritaloka.com – Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Nusa Tenggara Barat secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Sanksi tegas ini dijatuhkan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan tercela berupa persetubuhan berulang kali yang menyebabkan seorang tahanan perempuan kasus narkoba berinisial DR hamil saat berada di dalam ruang tahanan Polsek Dompu.
Peristiwa ini pertama kali terungkap ke publik dan memicu gelombang kecaman luas setelah sebuah akun media sosial Facebook bernama “Badai NTB Real” membagikan informasi beserta bukti berupa tangkapan layar rekaman pada Senin, (2/11/ 2026) Dalam unggahannya, pemilik akun menyatakan memiliki akses terhadap rekaman kamera pengawas (CCTV) yang merekam momen kedekatan dan kemesraan antara oknum anggota kepolisian dengan tahanan perempuan tersebut di lingkungan kantor Polsek Dompu.
“Sore nanti saya upload video kemesraan satu terduga pelaku. Ini memberikan indikasi lebih dari satu orang,” demikian isi unggahan akun tersebut yang dengan cepat tersebar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat NTB maupun masyarakat luas secara nasional.
Selain mengekspos dugaan pelanggaran yang terjadi, akun tersebut juga secara tegas mendesak pihak Propam Polda NTB untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan. Lebih lanjut, pemilik akun juga menyampaikan dugaan bahwa tindakan tidak terpuji serupa diduga melibatkan sejumlah anggota kepolisian aktif lainnya yang bertugas di wilayah hukum Dompu, sehingga penanganan menyeluruh dianggap sangat diperlukan.
Merespons viralnya informasi tersebut dan adanya laporan resmi dari masyarakat, pihak Polda NTB segera mengerahkan tim penyelidik dari Bidang Propam untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar. Hasil penyelidikan yang dilakukan secara intensif menemukan bukti-bukti yang cukup kuat bahwa Ipda Sarbani selaku pimpinan Polsek Dompu pada saat itu telah melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri dengan melakukan persetubuhan berulang kali terhadap tahanan berinisial DR. Tindakan tersebut terbukti mengakibatkan perempuan yang sedang menjalani masa penahanan terkait kasus narkoba itu hamil di dalam ruang tahanan resmi.
Berdasarkan temuan tersebut, Sidang Komisi Kode Etik Profesi pun digelar dan akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seorang anggota Polri, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas kepolisian. Keputusan ini menunjukkan keseriusan institusi Polri dalam menegakkan aturan di lingkungan internal tanpa memandang pangkat maupun jabatan pelaku pelanggaran.
Pihak Polda NTB menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Ipda Sarbani bukan merupakan akhir dari penanganan kasus ini. Sejalan dengan informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan anggota lain, pihak kepolisian menyatakan akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut. Jika ditemukan indikasi kuat adanya keterlibatan pihak lain, maka penindakan yang sama tegasnya akan dilakukan terhadap siapa pun tanpa terkecuali.
Langkah ini juga menjadi bukti nyata komitmen pimpinan Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus membersihkan institusi dari oknum yang melanggar sumpah jabatan dan norma hukum yang berlaku. Masyarakat pun diimbau untuk terus ikut mengawasi kinerja kepolisian dan menyampaikan informasi jika menemukan hal-hal yang mencurigakan atau menyimpang, guna bersama-sama mewujudkan pelayanan kepolisian yang bersih, berwibawa, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. (Neng_ah)
