Aliansi Rakyat Kadiri Gelar Aksi Damai, Sampaikan 21 Tuntutan dari Pajak hingga Kerusakan Infrastruktur

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini berlangsung tertib, dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang (foto/Beritaloka)

Beritaloka.com –  Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kadiri (ARK) menggelar aksi damai bertajuk “Khadiri Nggugat Nagari” di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, pada Selasa (17/11/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini berlangsung tertib dan damai, dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang yang menyuarakan 21 poin tuntutan mencakup persoalan kebijakan publik, sosial-ekonomi, hingga infrastruktur di tingkat daerah maupun nasional.

Massa hadir membawa baliho, bendera, mobil komando, serta sejumlah kendaraan pendukung sebagai sarana penyampaian aspirasi. Sebelumnya, aliansi telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi bernomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 kepada Kapolres Kediri, dengan rute kegiatan yang mencakup Simpang Lima Gumul, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.

Koordinator aksi sekaligus Ketua Paguyuban Penambang Pasir Manual, Tubagus Fitrajaya, menyampaikan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan mendalam masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Aksi ini sengaja dirancang sebagai mimbar bebas yang mewadahi keluhan masyarakat secara luas.

“Sebetulnya hari ini itu kita mau menampung keresahan masyarakat secara umum. Jadi, masyarakat Kediri hari ini kan tidak baik-baik saja. Mulai dari pajak, bencana, dan lain sebagainya, kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hari ini penginnya saya mewadahi keluhan-keluhan masyarakat se-Kediri, sambatan bareng lah,” ujar Tubagus di lokasi aksi.

Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sekaligus bentuk pengingat kepada pemerintah agar mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kadiri merinci 21 tuntutan utama yang terbagi ke dalam beberapa sektor strategis:

Kebijakan Ekonomi dan Transparansi Anggaran

  • Penurunan beban pajak yang dinilai semakin membebani daya beli masyarakat
  • Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri
  • Pengawasan ketat dan keterbukaan mengenai sumber pembiayaan serta mekanisme pengelolaan program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
  • Pengusutan dugaan pemotongan anggaran pada gerai-gerai KDMP di wilayah Kediri

Pendidikan dan Pelayanan Publik

  • Pendidikan benar-benar gratis tanpa pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum di sekolah negeri
  • Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP)
  • Perbaikan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat

Penegakan Hukum

  • Pengusutan tuntas dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat
  • Penegakan hukum yang profesional, transparan, adil, dan tanpa tebang pilih

Persoalan Agraria dan Lingkungan

  • Penyelesaian tuntas persoalan Hak Guna Usaha (HGU) yang belum terselesaikan di Kabupaten Kediri
  • Pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dinilai berkontribusi pada persoalan banjir dan kerawanan pangan
  • Percepatan pelaksanaan reforma agraria yang adil dan berkeadilan

Infrastruktur dan Tata Ruang

  • Perbaikan segera jalan-jalan utama yang mengalami kerusakan parah di sejumlah titik Kabupaten Kediri
  • Penindakan tegas kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang dinilai mempercepat kerusakan jalan serta membahayakan keselamatan berlalu lintas

Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, sementara jawaban atas tuntutan masyarakat merupakan ranah masing-masing instansi terkait.

“Terima kasih kepada peserta aksi karena melaksanakan dengan damai, dengan normal, mengikuti aturan, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas yang lain,” ujar AKBP Latif.

“Kalau terkait dengan tuntutan, nanti masing-masing yang mengambil kebijakan yang menjawab. Kita kepolisian tugasnya adalah mengamankan. Harapannya nanti tuntutan mereka itu dijawab oleh yang mempunyai kewenangan,” tambahnya.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan kerukunan dalam menyampaikan pendapat, menegaskan bahwa aksi tertib dan damai merupakan ciri khas masyarakat Kediri.

Tubagus Fitrajaya menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan aspirasi terbuka masyarakat dan belum merupakan kesimpulan atas dugaan pelanggaran yang disebutkan. Aliansi berharap pemerintah tidak sekadar menerima daftar tuntutan, tetapi menindaklanjuti dengan respons konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi.

“Isu lokal masih banyak lagi, ODOL, jalan rusak, alih fungsi lahan yang berakibat banjir, reforma agraria yang belum selesai. Sekolah gratis katanya, tapi tetap bayar. Hari ini kita mau tunjukkan itu, ini lho realita,” tegas Tubagus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kediri maupun instansi terkait terhadap 21 poin tuntutan yang disampaikan. Perkembangan selanjutnya masih menunggu respons pihak berwenang. (Par_jan)