Wagub Jatim Hentikan Sementara SPPG: Demi Keselamatan Penerima Manfaat, Jangan Paksakan Beroperasi
Beritaloka.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan tanggapan resmi terkait keputusan penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pengelolaan Gizi (SPPG) yang tengah dilanda perselisihan internal.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan yang tepat dan sangat perlu diambil demi menjaga kualitas pelayanan serta keselamatan masyarakat yang menjadi sasaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya, Emil menegaskan bahwa jika persoalan di lingkungan manajemen dapat berdampak pada mutu pelayanan, maka kegiatan tidak sepatutnya dipaksakan berjalan.
“Kalau masalah manajemen bisa memengaruhi kualitas pelayanan, memang sebaiknya jangan dipaksakan beroperasi. Langkah ini semata-mata untuk melindungi para penerima manfaat,” ujar Emil, Senin (28/9/2028) kepada awak media.
Keputusan menghentikan sementara kegiatan, menurut Emil, adalah tindakan yang bijak. Ia mengingatkan, jika organisasi masih bergejolak dari dalam, memaksakan pelayanan justru akan merugikan masyarakat yang seharusnya dibantu.
“Saya pikir keputusan ini sudah tepat. Urus dulu urusan internal hingga tuntas. Jika dipaksakan beroperasi padahal belum beres, yang dirugikan adalah penerima manfaat sendiri,” katanya.
Emil juga membenarkan adanya laporan terkait kondisi di salah satu SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lamongan. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik nama tempatnya, ia menekankan bahwa jika ditemukan hal yang tidak sesuai, harus segera diambil tindakan tegas.
“Ada masalah khusus di sana, untuk saat ini belum dapat kami sebutkan secara terbuka. Namun jika ada yang keliru, segera perbaiki dan ambil langkah tegas. Jangan biarkan persoalan manajemen berlarut-larut dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga meminta Ketua Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk senantiasa memantau dan mengawasi pelaksanaan program secara ketat, agar tidak ada faktor risiko keselamatan yang terabaikan dalam proses penyajian maupun penyaluran makanan bergizi.
Selain itu, Emil menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang memutuskan menunda operasional jika masih terdapat persoalan internal yang belum selesai.
“Saya sependapat dengan langkah yang diambil BGN maupun pengurus SPPG sendiri. Jika ada hal yang belum beres di manajemen, selesaikan dulu. Jangan sampai ketidaksempurnaan di dalam organisasi ini justru menjadi hal yang membahayakan para penerima manfaat,” tandasnya.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan program prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur, program ini berjalan di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Lamongan dan Surabaya.
Dengan adanya penghentian sementara di beberapa titik, diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan dapat kembali berjalan lancar, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak. (Fatur)
