24 Ribu KDMP ‘Kelar’ Dibangun, Segera Diverifikasi
Beritaloka.com – Program andalan pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) memasuki fase krusial. Setelah puluhan ribu unit berdiri di berbagai penjuru negeri, kini giliran pemerintah membuktikan apakah bangunan-bangunan itu benar-benar layak beroperasi?.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (14/9/2026), mengumumkan bahwa sekitar 24 ribu unit Kopdes yang telah rampung dibangun akan menjalani tahap verifikasi dan validasi. Bukan sekadar cek administrasi di atas meja tim akan turun langsung memeriksa apakah bangunan, peralatan, hingga kendaraan operasional sudah sesuai spesifikasi yang dijanjikan sejak awal.
Kementerian Dalam Negeri menggandeng Kementerian PU, BPKP, dan aparat pengawas internal di tingkat kabupaten/kota (APIP) untuk memastikan pemeriksaan menjangkau seluruh wilayah. Langkah ini juga butuh restu dari desa. kepala desa diminta menerbitkan surat persetujuan sebelum tim teknis boleh masuk memeriksa.
Apabila ditemukan bangunan yang belum sesuai spek, konsekuensinya jelas, dikembalikan dulu untuk diperbaiki, sebelum bisa lanjut ke tahap serah terima resmi kepada kepala desa. Target penyelesaian dipatok akhir September 2026.
Di balik seremoni rapat koordinasi ini, ada data yang cukup mengejutkan. Berdasarkan dashboard Simkopdes milik Kementerian Koperasi, dari total 24.184 unit Kopdes yang sudah 100% selesai dibangun, tidak ada satupun yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
Padahal, dana yang sudah mengalir untuk proyek ini disebut mencapai sekitar 106 triliun dari pagu pinjaman Himbara senilai 240 triliun. Sejumlah pengamat menilai kesenjangan antara progres fisik dan kesiapan operasional ini sudah terlalu lebar untuk dianggap sekadar keterlambatan biasa.
Isu ini kian memanas, proses verifikasi ini juga menjadi syarat penerbitan dokumen serah terima yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran ke Himbara, sementara ada tagihan sekitar 40 triliun yang disebut-sebut jatuh tempo akhir bulan ini.
Pemerintah tetap optimistis proses ini bisa selesai tepat waktu. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung: apakah 24 ribu bangunan koperasi ini benar-benar siap menjadi mesin ekonomi desa, atau hanya sekadar tumpukan aset fisik yang belum terbukti manfaatnya.
Target bulan ini akan menjadi penentu sesungguhnya bagi klaim keberhasilan salah satu program prioritas nasional tersebut. (Sakur)
