Keracunan Massal Terulang Kembali, Program “Bergizi” Justru Meracuni?
Beriloka.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibanggakan sebagai investasi besar pemerintah untuk masa depan generasi bangsa, kembali menampakkan wajah aslinya yang jauh dari kata “bergizi”. Rabu (9/9/2026),
Ratusan siswa dan guru di dua sekolah di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, SMP Negeri 1 Gembong dan MTs Negeri 3 Pati mendadak berjatuhan dengan gejala mual, muntah, sakit perut, dan diare tak henti-henti, hanya beberapa jam setelah menyantap menu nasi bakar dan ayam suwir yang dikirim dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Angka korban bertambah liar dari 197, lalu 230, hingga menembus 273 siswa dan 43 guru menurut data terakhir Dinas Kesehatan Pati, sementara Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat sedikit versi berbeda: 229 siswa dari tiga sekolah. Ketidakselarasan data ini sudah cukup untuk mempertanyakan satu hal mendasar, bagaimana mungkin program tingkat nasional yang menyasar jutaan anak Indonesia, di lapangan bahkan tidak punya sistem pendataan korban yang rapi dan cepat.
Kepala MTs Negeri 3 Pati, Zaenal Arifin, mengungkap bahwa pengiriman MBG hari itu terlambat lebih dari satu jam dari jadwal makan siang normal pukul 11.20. Alih-alih dibatalkan atau diperiksa ulang kelayakannya, makanan yang sudah menunggu berjam-jam itu tetap dibagikan dan disantap oleh ratusan anak. Ini bukan sekadar masalah logistik yang sepele.
Kegagalan mendasar dalam mitigasi risiko keamanan pangan. Makanan yang terlambat berjam-jam, dalam cuaca tropis Indonesia, adalah bom waktu kontaminasi bakteri. Siapa pun yang paham dasar-dasar sanitasi pangan tahu ini. Pertanyaannya: mengapa SPPG dan pihak sekolah tidak?
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Zulfachmi, buru-buru menegaskan bahwa SPPG yang terlibat sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pernyataan ini alih-alih menenangkan, justru mengungkap kebobrokan sistemik yang lebih dalam: jika dapur yang sudah tersertifikasi pun bisa meracuni ratusan anak sekaligus, lantas untuk apa sertifikasi itu ada. Sertifikat tidak boleh menjadi selembar kertas seremonial yang dipakai untuk mencuci tangan ketika bencana terjadi.
Kalau standar higienitas yang “resmi” masih menyisakan ruang bagi kontaminasi massal, maka yang rusak bukan hanya satu dapur di Gembong melainkan seluruh mekanisme pengawasan yang mengeluarkan sertifikat itu.
Bukan Kasus baru, yang Paling Menakutkan, Pati bukanlah anomali. Hanya beberapa hari sebelumnya, kasus serupa terjadi di SMAN 1 Tunjungan, Blora. Ini menandakan pola, bukan kecelakaan tunggal. Ketika dua kabupaten bertetangga di jalur Pantura Timur Jawa Tengah mengalami insiden keracunan massal dalam rentang waktu berdekatan, dan sumbernya sama-sama dari program pemerintah pusat, maka narasi “kasus terisolasi” atau “kelalaian oknum di lapangan” sudah tidak lagi bisa diterima. Ini adalah kegagalan struktural yang melibatkan rantai pasok, pengawasan mutu, dan tata kelola pendistribusian pusat sampai ke SPPG di kecamatan paling ujung.
Ungkapan orang tua siswa yg menunggu anaknya di RSUD Pati menyampaikan kegelisahan. Harusnya jadi tamparan keras bagi para pengambil kebijakan: anak-anak mereka bukan kelinci percobaan, dan tindakan semestinya bersifat pencegahan, bukan menunggu sampai korban jatuh berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Pati, Luky Pratugas Narimo, menyebut hasil uji laboratorium baru akan diketahui satu hingga dua minggu ke depan. Dalam rentang waktu itu, publik dipaksa menerima jawaban “masih diduga”, “masih dinamis”, “belum bisa dipastikan”.
Sementara SPPG Gembong 1 hanya ditutup sementara, bukan dievaluasi tuntas atau dibekukan sampai ada kejelasan penuh. pola semacam ini menandakan respons krisis yang reaktif dan minim akuntabilitas. menunggu viral, menunggu jumlah korban membesar, baru bergerak. (@mar_yono)
