Regional

Kamis, 6 Mei 2021 - 13:28 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Wali Kota Malang, Sutiaji. (istimewa)

Wali Kota Malang, Sutiaji. (istimewa)

Tindaklanjuti Instruksi Pusat, Kota Malang Terapkan Pembatasan dan Larangan Halal Bihalal

BERITALOKA.COM – MALANG – Belum lama ini, pemerintah pusat memberikan aturan resmi terkait pembatasan hingga larangan kegiatan Open House atau Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut tertuang jelas dalam instuksi terbaru dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Yakni, melalui Surat Edaran (SE) No 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadan dan Pelarangan Open House/ Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

BACA JUGA: Wisatawan Boleh Masuk Kota Malang, Hotel dan Resto Wajib Perketat Prokes

Dalam SE tersebut, terdapat dua poin yang diatur, khususnya mengenai kegiatan warga menjelang perayaan, saat dan pasca Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pertama, pimpinan daerah di kabupaten/kota mengatur langkah teknis untuk membatasi kegiatan buka puasa bersama.

Kemudian, adanya pembatasan kegiatan buka bersama, yang tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah lima orang selama bulan Ramadan.

Serta, menginstruksikan kepada seluruh pejabat/ASN di daerah dilarang melakukan Open House/Halal Bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 2021.

Menindaklanjuti aturan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga akan membatasi kegiatan serupa.

Hindari Kerumunan

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, bagi masyarakat umum, kegiatan Open House atau Halal Bihalal tidak boleh dilakukan jika kemungkinan menimbulkan kerumunan. Sedangkan, kegiatan Open House bagi pejabat pemerintah dan ASN di lingkungan Pemkot Malang dilarang.

“Ya itu kan sudah kami tegaskan dari awal memang, untuk pejabat ASN tidak boleh Open House. Bagi masyarakat umum intinya menghindari kerumunan,” terang dia, Kamis (6/5/2021).

Sementara, penerapan SE Mendagri No 800 tersebut akan dilakukan sesuai instruksi. Kegiatan Open House atau Halal Bihalal dilakukan dengan tidak menimbulkan kerumunan. Jika mengundang kerumunan, maka akan ada sanksi yang diberikan. Terkait hal tersebut, sudah dikoordinasikan dengan jajaran samping. Seperti, Polresta Malang Kota dan jajaran Kodim 0833 Kota Malang.

BACA JUGA: Wali Kota Malang Minta Petugas Awasi Pemudik Berkedok Wisatawan

“Karena pengawasannya ini kan nanti ada di lingkup RT RW, Kelurahan, Kecamatan di lingkungan. Jika ada yang sampai menimbulkan kerumunan besar maka akan diberi sanksi teguran hingga administratif lainnya,” papar dia.

Sementara, terkait aturan teknis untuk larangan menggelar Open House/Halal Bihalal di kalangan pejabat ASN di Kota Malang akan segera diatur. Sanksi disiplin bagi ASN yang kedepatan melakukan akan diberlakukan sesuai perundang-undangan yang mengatur. (nda/lna)

Artikel ini telah dibaca 33 kali

Baca Lainnya