Opinion

Selasa, 23 Juni 2020 - 19:46 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Riyadh Putuhena

Riyadh Putuhena

Phobia Komunis Menjauhkan Kita dari Diskursus Soal Substansi RUU HIP

Oleh: Riyadh Putuhena*

Dinamika demokrasi di Indonesia belakangan ini menciptakan banyak sekali persoalan, tak terkecuali persoalan lama yang terus menerus direproduksi sejak puluhan tahun silam. Ya, kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI.

PKI merupakan sebuah partai politik yang telah hancur dimakan zaman entah karena ditinggalkan para anggotanya ataupun memang karena menjadi sebuah partai yang dilarang. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme  adalah sebuah produk hukum yang secara tegas membubarkan sekaligus melarang PKI beserta ajaran komunis untuk disebarkan di seluruh wilayah NKRI. Oleh karenanya sejak saat itu PKI resmi dinyatakan bubar menyusul Masyumi dan beberapa partai politik lain yang juga dibubarkan rezim.

Orde Baru yang bergulir sejak 1966 dan selesai pada 1998 menggunakan sentimen politik antikomunis untuk melanggengkan kekuasaan dan menghalalkan kekerasan. Komunis dianggap sebagai iblis dan anti-komunis adalah malaikat. Komunisme yang sebenarnya sudah jauh ditinggalkan di dunia pasca perang dingin justru masih laku dan terus didaur ulang oleh kelompok-kelompok tertentu. Propaganda anti-komunisme ini telah berjalan setidaknya setengah abad.

Secara legal PKI sebenarnya tidak punya celah sama sekali karena telah habis-habisan dilarang dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan tegas melarang partai politik  untuk menganut dan menyebarkan ajaran komunisme.

Belum lagi ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf c UU No. 16 Tahun 17 tentang Penetapan Perppu Ormas Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “Ormas dilarang, menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan Pancasila”. Penjelasan dari frasa paham yang bertentangan dengan Pancasila ini dapat kita lihat pada bagian penjelasan pasal demi pasal undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan demikian agaknya terlampau sulit membayangkan PKI dapat bangkit lagi baik dalam bentuk partai politik atau ormas sekalipun tanpa menganut komunisme itu sendiri karena telah dilarang dengan sangat ketat. 

RUU HIP memang tidak menjadikan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 sebagai landasan yuridis dibentuknya undang-undang tersebut. Namun, bukan berarti Tap MPRS a quo menjadi kehilangan kekuatan hukum. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tetap berlaku dan masih menjadi hukum positif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Phobia komunis yang berlebihan ini justru menjadi bukti betapa kuat dan mengakarnya propaganda yang ditanamkan oleh rezim orde baru hingga hari ini.

Phobia komunis juga menjadikan kita menjauh dari perdebatan dan diskursus yang substansial tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila itu sendiri. Ketakutan ini dirawat dan direproduksi oleh segelintir elite politik untuk digunakan kapan saja kepada siapa saja yang berbeda posisi politiknya. Oleh karena itu isu kebangkitan PKI hari ini tidak lebih dari isu politik murahan yang terus menerus dipaksakan agar diterima oleh masyarakat. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita dibohongi dan dibodohi terus menerus?

*Penulis adalah Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Malang.

Artikel ini telah dibaca 188 kali

Baca Lainnya