News

Kamis, 25 Juni 2020 - 12:13 WIB

3 bulan yang lalu

logo

Analis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun. (Foto: Istimewa)

Analis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun. (Foto: Istimewa)

Akademisi Angkat Bicara Soal Polemik RUU HIP (1)

BERITALOKA.COM – JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terbukti menimbulkan kontroversi. Kontroversial pandangan di masyarakat lahir, baik dari kalangan tokoh, pimpinan ormas Islam, hingga, tentu saja, kalangan akademisi.

Meskipun pada akhirnya RUU HIP ditunda membahasannya di lembaga legislative di Senayan. Pemerintah pun meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Bila ditilik dari sisi positif, RUU HIP menjadikan kalangan akademisi berperan aktif untuk mengawal prosesnya. Para akademisi menyampaikan berbagai pandangannya seputar RUU HIP dan Pancasila. Ada di antara peneliti pusat studi tercatat menyatakan penyusunan RUU HIP tak perlu dilanjutkan.

Berikut disajikan pandangan kalangan akademisi tentang kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Melansir dari Nusadaily.com, sedikitnya terdapat 7 akademisi memberikan pandangannya.

1. Akademisi Universitas Negeri Jakarta

Analis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai, pembahasan RUU HIP dipaksakan menjadi UU maka hanya menimbulkan gejolak protes besar. Karena sudah banyak komponen masyarakat dan bangsa ini yang menolak termasuk ormas-ormas besar yang memiliki sejarah panjang dan memiliki kontribusi besar bagi kemerdekaan negara ini.

“RUU HIP hanya membuka ruang hegemoni makna dan hegemoni tafsir atas Pancasila oleh siapa yang berkuasa. Secara substantif juga tidak perlu ada RUU HIP sebab sesungguhnya Pancasila sebagai dasar negara posisinya sudah sangat kuat sejak berdirinya Republik ini,” ujar Ubed, panggilan akrabnya.

RUU HIP hanya membuka ruang hegemoni makna dan hegemoni tafsir atas Pancasila oleh siapa yang berkuasa. Yang dimaksudkan ruang hegemoni dan hegemoni tafsir atas Pancasila oleh siapa yang berkuasa, menurutnya, “ialah penguasa masa lalu maupun saat ini”.

Misalnya menganggap yang mengkritik Pemerintah adalah kelompok anti Pancasila sehingga harus di bully, dikriminalisasi, diancam dibunuh, dipenjara dan lain-lain. Pancasila sebagai dasar negara sudah sangat kuat sejak berdirinya Republik Indonesia, hanya saja bagaimana yang harus memperkuat Pancasila itu sendiri adalah Presiden dan DPR.

“Salah satu caranya, dengan tidak membuat UU yang bertentangan nilai-nilai Pancasila baik terkait politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan bidang-bidang lainya. Jangan hanya berteriak Saya Pancasila tetapi negara dikelola justru menjauh dari Pancasila,” tutur Ubedillah Badrun.

2. Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM) Agus Wahyudi menegaskan, kalangan akademisi harus terus mengawal setiap kebijakan negara yang memiliki komitmen ideologis untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila. RUU HIP harus dicermati dalam kerangka ideologis yang jelas karena polemik yang muncul cenderung tidak pada tempatnya.

“Polemik tentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak pada tempatnya. Pembahasan RUU HIP mestinya memikirkan dan mengembangkan Pancasila secara lebih teknis dan menggeser Pancasila dari modus vivendi atau persetujuan sementara menjadi konsensus yang saling melengkapi,” tuturnya, dalam diskusi daring ‘Webinar Pancasila: RUU HIP dan Cara Menalar Masyarakat dan Negara’ bersama akademisi PSP 14 universitas di Indonesia, Senin 22 Juni 2020.

Menurutnya, negara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan, pelaksanaan, dan pengamalan Pancasila di dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan prinsip-prinsip bernegara.

“Selain itu, pemerintah perlu mendukung riset-riset skala lokal, nasional, dan internasional tentang Pancasila, sehingga menjamin pelaksanaan Pancasila di segala bidang kehidupan, khususnya di semua tingkat institusi pendidikan,” kata Agus Wahyudi.

Diingatkan, negara secara ideologis harus bisa menjawab berbagai macam kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Persoalan ideologis di masyarakat dan negara karena terjadi kekosongan ideologis. Oleh karena itu, negara perlu memiliki garis atau haluan ideologis kenegaraan dan kebangsaan yang jelas dan terukur batasannya.

3. Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)

Peneliti Pusat Kajian Pancasila Universitas Sebelas Maret, Akhmad Ramdhon, berpendapat, polemik RUU HIP yang tidak pada tempatnya dibahas saat ini, menjadi bagian dari transisi panjang sejak 1998 dan menyisakan dua persoalan, yakni belum adanya format final pembelajaran Pancasila dan Pancasila harus dihadapkan pada generasi baru.

“Pancasila membutuhkan formula baru untuk ditransfer ke generasi milenial. Pancasila harus menjadi payung yang lebar dan spirit untuk mendorong pengetahuan dan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan bangsa,” kata Akhmad Ramdhon.

Menurut dia, Indonesia kini memiliki tantangan otonomi daerah, keberagaman, hingga implementasi elektoral. RUU HIP harus menjamin dan dicatat untuk menjamin gagasan kebangsaan ini lebih komprehensif agar polemik dan kritik serta ketegangan harus dalam kerangka ideologis yang jelas.

4. Akademisi President University Jakarta

Akademisi President University Tohadi mempertanyakan, tidak termaktubnya pemahaman Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dinaskah akademik Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Padahal dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang sekarang menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pasal 2 Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Menurutnya, kelemahan berikutnya dari RUU HIP ialah hal tersebut karna kalo dari sisi hukum, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum muaranya itu harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

“Hal tersebut, termasuk dalam konteks soal ekonomi dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika berdasarkan konstitusinya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Tohadi.

Meskipun faktanya belum terwujud karna masih ada segolongan orang menguasai sebagian besar aset ekonomi Indonesia. Begitu pun jika mau ditekankan, tetapi tidak dengan mengubah posisi Pancasila menjadi norma dalam undang-undang.

“Dengan demikian, problemnya ialah pengaturan di tingkat praktis bagaiamana agar implementasi dari ekonomi, budaya hingga hukum harus termaktub dalam RUU HIP tersebut. Meskipun tidak kemudian mendudukkan Pancasila ke dalam rumusan normatif yang bisa diubah,” kata Tohadi. (red/bersambung)

Artikel ini telah dibaca 114 kali

Baca Lainnya