News

Kamis, 25 Juni 2020 - 12:16 WIB

3 minggu yang lalu

logo

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. (Foto: Istimewa)

Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. (Foto: Istimewa)

Akademisi Angkat Bicara Soal Polemik RUU HIP (2)

BERITALOKA.COM – JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terbukti menimbulkan kontroversi. Kontroversial pandangan di masyarakat lahir, baik dari kalangan tokoh, pimpinan ormas Islam, hingga, tentu saja, kalangan akademisi.

Meskipun pada akhirnya RUU HIP ditunda membahasannya di lembaga legislative di Senayan. Pemerintah pun meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

Bila ditilik dari sisi positif, RUU HIP menjadikan kalangan akademisi berperan aktif untuk mengawal prosesnya. Para akademisi menyampaikan berbagai pandangannya seputar RUU HIP dan Pancasila. Ada di antara peneliti pusat studi tercatat menyatakan penyusunan RUU HIP tak perlu dilanjutkan.

Berikut disajikan pandangan kalangan akademisi tentang kontroversi RUU Haluan Ideologi Pancasila. Melansir dari Nusadaily.com, sedikitnya terdapat 7 akademisi memberikan pandangannya.

Sebelumnya, dihadirkan pandangan (1) Akademisi Universitas Negeri Jakarta, (2) Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM); (3) Akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS); (4) Akademisi President University Jakarta.

5. Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Dalam analisis Lembaga ilmu Pengetahuan Indonesia , melalui pengamat politik Siti Zuhro menegaskan, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) telah memunculkan perdebatan dan resistensi yang meluas. Bahkan juga telah menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Menurut Siti Zuhro, penolakan tersebut bukan hanya dari kalangan akademisi dan mahasiswa, tapi juga purnawirawan TNI dan aktivis menolak RUU. Bahkan Fraksi Partai Demokrat pun mencabut diri untuk tidak ikut dalam pembahasan RUU HIP di Baleg.

“Menurut hemat saya, penolakan civil society dan kelompok-kelompok strategis lainnya merupakan petunjuk yang jelas bahwa RUU HIP patut ditolak,” kata Zuhro, dalam keterangan tertulis kepada pelbagai media.

Menurut Zuhro ada beberapa persoalan pokok di dalam RUU HIP tersebut. Di antaranya posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan norma paling tinggi dan dasar falsafah negara. Sehingga perumusan Pancasila pada tingkat norma UU menurunkan nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan merendahkan posisi Pancasila.

Kemudian, penafsiran Pancasila secara autentik ada dalam pasal-pasal UUD 1945 yang telah disepakati bersama. RUU HIP tak memperhatikan norma dalam Pasal 2 UUD 1945.

“RUU HIP Hanya melihat dan merujuk Pancasila 1 Juni 1945. Hal tersebut mendistorsi Pancasila dan mengkhianati kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh komponen bangsa yang disepakati dalam berbagai dokuman autentik kenegaraan yang tercatat hingga sekarang,” ujar Zuhro.

Pancasila harus dibaca secara utuh dari latar belakang kelahirannya, pidato dan pendangan para pendiri bangsa – para tokoh bangsa dalam BPUPK, Pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pembukaan UUD 1945 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang diterima secara bulat oleh DPR RI pada 22 Juli 1959.

Karenanya, kata Zuhro, hanya menjadikan keadilan sosial sebagai pokok Pancasila telah mendistorsi makna Pancasila yang terdiri dari lima pokok (dasar), dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “causa prima” dari sila-sila Pancasila. Jika mau mengambil satu sila, kata dia, seharusnya cukup merujuk Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang ada dalam dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Zuhro, ada kekhawatiran yang sangat beralasan. HIP merupakan agenda menghidupkan kembali ajaran komunisme, terutama dengan sama sekali tidak merujuk pada Ketetapan MPR RI yang masih berlaku, yaitu Ketetapan MPRS RI No. XXV/MPRS/1966. Sementara seluruh Ketetapan MPR yang lainnya dirujuk sebagai dasar penyusunan RI dan hanya menjadikan Keadilan Sosial sebagai esensi pokok dari Pancasila.

Akhirnya, Situ Zuhro berkesimpulan: RUU ini bisa dipahami sebagai RUU yang kental nuansa politiknya. Sebagai arena testing the water untuk menguji apakah ada resistensi atau tidak dari masyarakat.

6. Akademisi Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Karakter Bangsa, Universitas Negeri Semarang, Noorrachmat, menyebut RUU HIP berpotensi membatasi pengetahuan manusia dan berpotensi menjadikan Pancasila dogmatis. Ia merekomendasikan pembahasan RUU HIP tidak dilanjutkan.

7. Akademisi Universitas Negeri Padang

Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Universitas Negeri Padang, Junaidi mengingatkan, RUU HIP tidak perlu dilanjutkan dibahas. Namun, harus dipikirkan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

“Kalau perlu, regulasi penguatan Pancasila untuk memikirkan nasib guru-guru Pancasila yang selama ini tak pernah dipandang oleh kepala sekolah dan pemerintah. Pelajaran Pancasila masih dianaktirikan,” kata Junaidi. (habis/red)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

Baca Lainnya