Headline

Selasa, 23 Juni 2020 - 19:41 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember sebagai salah satu penyelenggara diskusi kelompok terpumpun.

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember sebagai salah satu penyelenggara diskusi kelompok terpumpun.

25 Narasumber di Jember Bahas RUU HIP, Rakyat Beri Perhatian

BERITALOKA.COM-JEMBER- Kelompok Terpumpun sudah mendapatkan sejumlah hasil dalam diskusi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Grand Valonia Jember, Jumat-Minggu (19-21 Juni 2020).  Dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember ini, salah satu hasilnya, dinamika yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah hal wajar.

‘’Dinamika/perbedaan pandangan publik soal urgensi dan substansi RUU dalam suatu negara hukum demokratis adalah hal yang wajar, mengingat konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah menjamin hal semacam ini. Rujukannya adalah ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,’’ demikian petikan salah satu hasil diskusi tersebut, dilansir dari Nusadaily.com.

Diskusi tersebut menghadirkan 25 nara sumber sekaligus. Nara sumber itu antara lain K.H. Mohammad Saiful Haq, S.Hi (PCNU Bondowoso), Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar (Ketua MUI Jember), Drs. Guntur, M.Pd. (Sekretaris FKUB Banyuwangi), Habib Abdul Kadir, BSA (Yayasan Nurul Hikmah Situbondo), Drs. H.M. Khozin (Wakil Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi), Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng (Rektor Universitas Jember), Prof. Dr. M. Nor Harisuddin (Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember), dan Drs. Andang Subaharianto, M.Hum (Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi). Sedangkan nara sumber lainnya berasal dari kalangan akademisi, termasuk peneliti di Jember.

Disebutkan dalam diskusi, merupakan suatu kebaikan jika suatu RUU mendapatkan perhatian rakyat banyak sebaliknya merupakan suatu kerugian jika pembentukan suatu RUU dibiarkan berlalu tanpa adanya perhatian. Namun demikian dinamika/perbedaan pendapat tersebut haruslah diletakkan dalam semangat berusaha mencari persetujuan bersama dan dihindarkan dari tindakan saling mencari menang-menangan.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia yang lahir pada 1 Juni 1945 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016tentang Hari Lahir Pancasila harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

‘’Sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara,’’ ungkap salah satu nara sumber.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang dirumuskan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu secara terus menerus dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada seluruh penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme bagi bangsa Indonesia telah bersifat final dan tidak tersedia upaya hukum apapun untuk mengubah atau menggantinya. Hal ini makin dipertegas dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Tidak hanya Komunisme/Marxisme-Leninisme, terdapat ideologi lain yang juga bertentangan dengan Pancasila salah satunya adalah Khilafahisme. Pasal 59 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU, Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI, Alasannya Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU 17/2013. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM ini telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung.

Pengaturan mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk menanamkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat saat ini masih diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga terbuka peluang untuk ditingkatkan pengaturannya menjadi Undang-Undang. Namun demikian perlu diperhatikan apabila akan diatur dalam bentuk Undang-Undang perlu menghindarkan diri dari upaya untuk menafsir tunggal nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati rumusannya oleh para pendiri bangsa.

Hasil lainnya, pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Undang-Undang akan mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh ke semua penyelenggara negara dalam kekuasaan eksekutif, termasuk pusat dan daerah, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lembaga negara lainnya. (wan)

Artikel ini telah dibaca 71 kali

Baca Lainnya