Opinion

Kamis, 5 Desember 2019 - 04:39 WIB

10 bulan yang lalu

logo

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Merugikan Citra Jokowi

Wacana penambahan masa jabatan presiden memalui amandemen konstitusi merupakan ide ngawur dan a-historis. Pengalaman pahit di bawah rezim orde lama dan orde baru sudah lebih dari cukup untuk tidak bermain-main dengan wacana semacam ini.

Prinsip dasarnya kekuasaan itu harus dibatasi dan diawasi karena kekuasaan punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. Pengawasan dan pembatasan adalah harga mati jika kita tidak ingin masuk ke dalam lobang yang sama “rezim otoriter” masa lalu.

Presiden Jokowi sudah menjelaskan soal sikap politik dan posisinya secara tegas dan jujur bahwa beliau menolak dengan keras ide ini, wacana presiden 3 periode, beliau nampak tidak happy dengan elite yang cari muka. Saya pikir, sikap dan posisi politik pak Jokowi sudah tepat, sikap politiknya yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden, bahkan amandemen kelima pun akan beliau tolak karena berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang tidak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pemilihan presiden via MPR,,penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya.

Wajar pak Jokowi sedikit meradang, karena pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini. Presiden tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan resmi, namun juga harus mengkonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan. Jika tidak, sikap presiden akan cenderung dianggap tidak konsisten dan menyimpan motif tertentu.

Ide penambahan masa jabatan presiden tidak punya urgensi sama sekali, usulan ini adalah upaya “cari muka” dari pendukung di lingkaran (inner circle) presiden untuk mencari perhatian. Namun di sisi lain ulah politisi “caper” ini telah menampar muka dan mempermalukan presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ide semacam ini harus segera di-diskualifikasi dari wacana dan perbincangan publik untuk masuk ke dalam amandemen konstitusi. Kalau ide-ide ngawur semacam ini diabiarkan bising di panggung publik, tidak menutup kemungkinan amandemen konstitusi akan berjalan liar dan tidak terkendali dan justru sangat berbahaya karena menyasar isu-isu sensitif lainnya. Dengan demikian, kalau amandemen kelima lebih banyak mudaratnya, kita sepakat dengan pak Jokowi, lebih baik jangan diteruskan wacana amandemen tersebut.

Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

Artikel ini telah dibaca 357 kali

Baca Lainnya