News

Selasa, 17 Desember 2019 - 06:34 WIB

2 bulan yang lalu

logo

DPR Resmi Ungkapkan Pencekalan Direksi PT Asuransi Jiwasraya

NUSADAILY.COM – JAKARTA – Sengkarut di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) makin terungkap di hadapan publik, lantaran perusahaan plat merah ini terlilit hutang dan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam skala besar.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai masalah yang membelit Jiwasraya tak lepas dari Direksi yang lama.

“Bapak tadi bilang ingin selamatkan Jiwasraya. Menyelamatkan Jiwasraya tanpa selamatkan nasabah bukan berarti selamatkan Jiwasraya,” kritik Rieke dalam RDP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 Desember 2019).

Rieke mengungkapkan, total utang Jiwasraya sudah mencapai Rp 49,6 triliun, dan tentu bukanlah utang biasa. “Utang sebesar ini bukan maling, tapi rampok namanya. Lebih tinggi karena enggak kecil. Direksi sekarang yang tanggung risiko,” tegasnya.

Rieke menilai Direksi harus dicekal untuk mempertanggungjawabkan masalah ini, dimana DPR secara resmi meminta Polri dan Imigrasi menindaklanjuti pencekalan Direksi tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin bahkan menilai ada permainan antara tim audit dengan perusahaan yang dibeli sahamnya.

“Ada kongkalikong, lalu saham dijual. Habis dapat uang dari jual saham, perusahaannya bangkrut,” beber Mukhtarudin

Sehingga secara tegas Komisi VI DPR RI secara resmi mengeluarkan sikap politik, yakni melakukan pencekalan terhadap direksi Asuransi Jiwasraya periode 2013-2018 hingga ada kejelasan kasus.

Dalam RDP dicapai kesimpulan, diantaranya Komisi VI DPR RI mengusulkan pembentukan panja/pansus serta meminta kepada Jiwasraya untuk membuat rencana strategis penyelesaian masalah yang saat ini.

“Ini sikap politik kami, kepada pihak-pihak yang barangkali coba bermain dalam persoalan ini. Jadi, ini persoalan serius. Penegakkan hukumnya ya dilakukan, penyelamatan korporasi juga harus dilakukan,” ujar Mukhtarudin.

Untuk diketahui, sebelumnya, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengakui tidak akan sanggup membayar premi nasabah yang mencapai Rp 12,4 triliun yang jatuh tempo pada kurun waktu Oktober-Desember 2019.(dan)

Artikel ini telah dibaca 29 kali

Baca Lainnya