News

Selasa, 17 Desember 2019 - 15:32 WIB

7 bulan yang lalu

logo

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menlu RRT Wang Yi. (Foto: Kemlu RI)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menlu RRT Wang Yi. (Foto: Kemlu RI)

Diplomasi RI-RRT, Isu Suap Kasus Uighur, Ternyata Begini Faktanya

NUSADAILY.COM – “Tahun 2020 yang merupakan perayaan 70 tahun hubungan RI – Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi momentum penting bagi penguatan Kemitraaan Strategis Komprehensif RI-RRT,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P. Marsudi.

Hal itu terungkap dalam pertemuan dengan Menlu RRT, Wang Yi di sela-sela Pertemuan Asia Europe Meeting Foreign Minister Meeting (ASEM FMM) ke-14 di Madrid, Senin 16 Desember 2019.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ketiga Menlu RI dan Menlu RRT pada tahun ini. Ini menandakan intensitas kerja sama kedua negara yang begitu tinggi.

Menlu RRT Wang Yi menyampaikan rencana kunjungan ke Indonesia pada awal tahun 2020. Menlu RI sambut baik rencana kunjungan tersebut.

Selain itu, Indonesia dan RRT menegaskan arti penting dari integrasi ekonomi kawasan. Indonesia harapkan agar integrasi ekonomi dapat hasilkan kerja sama yang menguntungkan (win-win).

Menlu RI juga mengapresiasi penanganan Pemerintah RRT telah mendukung proses pemulangan 20 WNI yang menjadi korban skema pengantin pesanan sejak bulan September 2019. Ke depan, kerja sama penanganan perdagangan manusia perlu ditingkatkan.

Dalam keterangan resmi Kemenlu diterima NUSADAILY.COM, Selasa 17 Desember 2019, pada akhir pertemuan tersebut Menlu RI meminta informasi mengenai perkembangan situasi di Xinjiang.

Menlu RRT Wang Yi menegaskan komitmennya bahwa kebebasan beragama umat Muslim di Xinjiang dijamin oleh negara.

RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, total nilai perdagangan Indonesia – RRT pada tahun 2018 mencapai USD 72,6 milyar. Selain itu, RRT merupakan investor asing ketiga terbesar, dengan total nilai investasi pada tahun 2018 mencapai angka USD 2,3 milyar.

Isu suap kasus Uighur

Isu Muslim Xinjiang (Republik Rakyat Tiongkok) kembali menjadi trending topik pada akhir tahun 2019. Seperti halnya pada akhir tahun 2018, suhu politik di Indonesia pun ikut memanas seiring adanya isu Muslim Xinjiang yang berada di kamp pelatihan vokasi. Hal itu, dalam pandangan beberapa ormas Islam di Indonesia mereka terdhalimi secara massal oleh Komunis Tiongkok.

“Pada saat ini isu itu kembali muncul mulai dari dokumen rahasia Partai Komunis akan membungkam Islam sampai kucuran dana kepada ormas Islam yang diundang ke Cinjiang,” tutur Rasyuhdi, santri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang kini menempuh pendidikan di Nanjing University, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Laporan media The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu 11 Desember 2019 menyebutkan, ihwal kucuran dana kepada ormas-ormas Islam di Indonesia agar diam dalam menyikapi masalah Muslim Uighur di Xinjiang.

Bagi Rasyuhdi, hal itu tidak mempunyai dasar yang cukup kuat. Meskipun mengungkap ormas-ormas Islam di Indonesia dibiayai untuk mengunjungi Uighur di Xinjiang untuk meninjau langsung kamp pelatihan vokasi yang selama ini dikabarkan dengan penjara massal terhadap satu juta umat Muslim etnis Uighur di Xinjiang.

“Ormas-ormas Muslim di Indonesia tidak hanya kali pertama mengunjungi daratan China. Bahkan, bisa dibilang berkali-kali,” tuturnya.

Pada tahun ini, Direktur Keamanan Negara Badan Inteljen Keamanan Mabes Polri, Brigjen Pol Djoko Mulyono juga pernah mengujungi kamp pelatihan yang terletak Xinjiang, pada Sabtu 23 Maret hingga Minggu 24 Maret 2019.

Pada kunjungan tersebut dia mengungkapkan, pendidikan dan pelatihan yang dibuat oleh Partai Komunis China dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Selain itu, dia juga melihat langsung kamp yang selama ini diisukan oleh media-media barat.

“Di situ kami juga langsung ke kamp pelatihan penduduk yang kurang mampu dan diindikasikan terpapar radikalisme,” kata jendral tersebut sebagaimana dilansir dari Antara Beijing News.

Sikap NU dan Nasib Muslim Uighur

The Wall Street Journal (WSJ) pun tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang sudah diundang ke RRT selama beberapa tahun terakhir ini. Seperti halnya jendral polisi pangkat satu tersebut, karena seolah-olah tuduhan tersebut hanya dikhususkan kepada ormas-ormas dan akademisi yang secara ketatanegaraan tidak mempunyai jabatan di negara.

Bahkan jika mau melihat geopolitik yang dibangun Komunis Tiongkok saat ini sudah sangat terbuka, terbukti dengan data yang mereka punya.

Sementara itu, Kepala Media dan Diplomasi Publik Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Huang Hui, mengungkapkan, sejak akhir 2018 China telah mengundang lebih dari 1.000 orang dari sekitar 70 kelompok yang berasal dari 91 negara untuk mengunjungi Xinjiang.

“Dan semua yang sudah pergi ke Xinjiang secara umum mengatakan bahwa apa yang mereka lihat dan dengar sangat berbeda dari gambaran yang selama ini dipaparkan politikus Amerika, Barat, dan media,” tuturnya, seperti dilansir CNN-Indonesia, Jumat 13 Desember 2019.

Sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selaku ormas terbesar Muslim di dunia sudah sangat tepat dalam menghadapi media semacam itu. Karena NU sejatinya memang tidak bisa didikte siapa pun.

“NU tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh siapa pun. Termasuk China,” kata Robikin Emhas, Ketua Pengurus Harian PBNU.

“Sikap NU yang selalu moderat dalam segala permasalahan memang tidak perlu diragukan kembali. Apalagi meragukanku,” tutur Rasyuhdi, yang kini menempuh pendidikan di Nanjing University China. (Red)

Artikel ini telah dibaca 234 kali

Baca Lainnya