Headline Techno

Jumat, 8 November 2019 - 11:07 WIB

3 bulan yang lalu

logo

字幕 : Jaap Arriens / NurPhoto 从 Getty Images

字幕 : Jaap Arriens / NurPhoto 从 Getty Images

Mulai 2021, Facebook Twitter dan Instagram Didenda Jika Muat Konten SARA

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Sebagai Penyedia Sistem Elektronik (PSE) yang paling banyak diminati, Facebook, Twitter, dan Instagram kini harus membatasi tingkah polah penggunannya. Khususnya dalam hal postingan konten negatif, SARA dan berita bohong (hoax).

Pasalnya, Kominfo RI tengah menyiapkan regulasi denda untuk ketiga PSE tersebut jika masih memuat konten negatif.

Ancaman denda senilai ratusan juta itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

“Dengan adanya PP ini nanti PSE seperti Facebook, Twitter harus aktif memblokir konten-konten negatif yang sudah diklasifikasi di UU ITE. Denda dari Rp100 sampai Rp500 juta per konten,” tutur Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, dilansir dari CNN, Senin 4 November 2019.

Menurut Samuel, regulasi denda akan berlaku mulai 2021 mendatang, dikarenakan proses sosialisasi serta peralihan oleh masing-masing PSE.

Merujuk pada UU ITE, muatan negatif yang dimaksud adalah terkait tindakan asusila, berita bohong, serta memuat SARA. Samuel mengatakan, Kominfo akan tetap melakukan patroli dan menerima semua aduan yang masuk.

Samuel menambahkan, PSE sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyaringan konten. Penyebaran konten negatif akan dapat ditekan jika masing-masing PSE tegas dalam membatasi konten yang masuk.

“Facebook didenda Amerika karena dia teledor tidak menggunakan teknologi. Bukan melanggar (aturan konten negatif), secara etika menurut senatnya Amerika dengan kemampuan FB harusnya bisa mencegah konten negatif,” kata Samuel.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mendukung penuh regulasi denda ini. Menurutnya, pemerintah sudah saatnya mengambil langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada PSE.

“Sanksi perdata dibutuhkan karena itu tidak saja berhenti minta maaf dan [aksi] blokir [akun]. Malah itu adalah sanksi tambahannya, ada kewajiban finansialnya,” kata Johnny, dikutip dari CNN, Selasa 5 November 2019.

Regulasi denda yang akan dipersiapkan bulan Desember mendatang ini merupakan penyempurnaan Permen 36 Tahun 2014. Kriteria konten dan sistematika denda akan direvisi kembali.

“Ada Permennya (peraturan menteri). Makanya nanti ada Permen tentang konten-konten apa saja yang bisa kena denda ini. Ada mekanismenya, dendanya apa. Ada hitung-hitungannya, itu terpisah,” jelas Semuel, dilansir dari Kompas.com.

Facebook Indonesia Siap Patuhi Regulasi

Menanggapi ancaman denda ini, pihak Facebook mengaku siap mematuhi regulasi yang nantinya ditetapkan. Termasuk pula membayar denda jika konten negatif masih ditemukan di platform mereka.

“Secara keseluruhan kami mendukung (PP PSTE), karena itu kebijakan penuh pemerintah. Malah peraturan ini bisa mengendalikan jenis-jenis konten yang beredar di platform digital,” jelas Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari, dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Ruben menjelaskan, Facebook juga telah memiliki pedoman komunitas untuk mengendalikan konten yang masuk. Ruben berharap selanjutnya Facebook dapat bersinergi dengan Kemenkominfo dalam memberantas peredaran konten negatif.(lna/yos)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

Baca Lainnya