Headline News

Sabtu, 2 November 2019 - 14:55 WIB

9 bulan yang lalu

logo

Kontroversi Bawaslu-Panwaslu, Jajaran Kemendagri Cari Selamat

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah memayungi Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar tidak terjerat masalah keuangan, khususnya dana hibah kepada Bawaslu dalam Pemilukada serentak 2020 nanti.

Kemendagri menerbitkan Permendagri 54/2019 yang ditetapkan 5 Agustus 2019 lalu. Payung hukum itu akan mampu menjadi tameng bagi Bupati/Walikota yang memberikan hibah kepada Bawaslu.

Meski sejatinya, Panwaslu yang berhak secara hukum. Karena Bawaslu tidak tercantum sebagai pengawas Pemilukada seperti yang tertuang dalam UU 10/2016 dan UU 1/2015 tentang Pemilukada.

Dr Indah Dwi Qurbani, dosen hukum tata negara Universitas Brawijaya menerangkan, pemda dalam polemik Bawaslu-Panwaslu ini bakal aman-aman saja. Sebab Permendagri 54/2019 telah menyebut nama Panwas Kabupaten Kota dalam salah satu pasalnya.

Yang dimaksud Indah adalah Pasal 1 angka 13 Permendagri 54/2019. Disebutkan bahwa belanja hibah kegiatan pemilihan yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

”Khusus untuk tingkat kabupaten/kota, nama Panwaslu disebut Bawaslu/Panwaslu. Ini membuat pemerintah daerah tidak salah memberikan dana hibah ke Bawaslu atau Panwaslu. Bahwa nantinya yang sah secara hukum dalam mengawasiPpemilukada itu Bawaslu atau Panwaslu, itu soal lain,” beber Indah kepada Nusadaily.com.

Pakar Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Wahyudi Winaryo menengarai adanya upaya penyelamatan diri dan bawahanya oleh Mendagri.  Mengingat hibah dana pengawasan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi menuai masalah. Sebab keberadaan dan wewenang Bawaslu tidak diatur dalam UU Pemilukada.

”Itu kan cari selamat sendiri Depdagri itu. Seharusnya bukan itu yang dilakukan, tapi Pemerintah berupaya mengubah UU Pemilukada atau mencari terobosan hukum, agar nanti proses serta hasil Pemilukada serentak di seluruh Indonesia berjalan mulus dan tidak cacat hukum”. (tim nusadaily)

Artikel ini telah dibaca 304 kali

Baca Lainnya